Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana, pidana dan pemidanaan merupakan dua konsep fundamental yang menjadi ujung dari proses penegakan hukum. Pidana merujuk pada sanksi konkret yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sedangkan pemidanaan adalah proses atau mekanisme hukum yang menjustifikasi pemberian pidana tersebut. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal ini sangat penting, baik bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas, untuk menilai keadilan dan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai pengertian pidana dan pemidanaan, dilanjutkan dengan berbagai teori dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Pengertian Pidana

Pidana (punishment) adalah penderitaan yang dibebankan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam KUHP, bentuk-bentuk pidana secara umum dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Bentuk-Bentuk Pidana Menurut KUHP:

Pidana Pokok

• Pidana mati

• Pidana penjara (sementara atau seumur hidup)

• Pidana kurungan

• Pidana denda

Pidana Tambahan

• Pencabutan hak-hak tertentu

• Perampasan barang tertentu

• Pengumuman putusan hakim

Pidana merupakan bentuk balasan atas pelanggaran norma hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan.

Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah proses hukum yang mencakup seluruh tahap yang mengarah pada pemberian pidana. Ini melibatkan pertimbangan yuridis dan filosofis mengenai apakah seseorang layak dijatuhi pidana, jenis pidana apa yang paling tepat, dan bagaimana pidana itu sebaiknya dilaksanakan.

Menurut Prof. Moeljatno, pemidanaan mencerminkan tindakan negara melalui pengadilan untuk menetapkan bentuk dan ukuran penderitaan yang harus dijatuhkan kepada pelanggar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori-Teori Pemidanaan

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, berbagai teori mengenai pemidanaan telah muncul untuk menjelaskan fungsi dan alasan dijatuhkannya pidana. Teori-teori ini membentuk dasar pemikiran dalam praktik peradilan pidana.

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku. Pidana tidak memiliki tujuan lain selain menegakkan keadilan. Tokoh utama teori ini adalah Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel.

"Justitia est fundamentum regnorum" – Keadilan adalah dasar dari kerajaan (negara).

Teori ini menolak pidana sebagai sarana pendidikan atau perlindungan masyarakat.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif melihat pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan tertentu di masa depan. Teori ini terbagi ke dalam:

a. Teori Prevensi Umum: Untuk menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

b. Teori Prevensi Khusus: Untuk menakuti dan mencegah si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Rehabilitasi: Untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

a. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. UU Perlindungan Anak

c. UU Narkotika dan lainnya

a. Overcrowding Lapas: Terlalu banyak terpidana dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan pembinaan tidak maksimal.

b. Pidana denda yang tidak efektif: Banyak denda dalam KUHP belum disesuaikan dengan nilai ekonomi saat ini.

c. Kesenjangan antar pelaku: Kadang pidana tidak seimbang antar pelaku dengan peran yang berbeda namun dikenai hukuman serupa.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Pidana dan Pemidanaan, serta Teori dan Tujuan Pemidanaan", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/pidana-dan-pemidanaan-serta-teori.html" } ] }

Kelas Hukum Online - Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Ibrahim Arief, mantan pejabat Kementerian Pendidikan, kini menjadi sorotan publik. Namun, alih-alih ditahan di rumah tahanan seperti kebanyakan tersangka kasus serupa, Ibrahim menjalani status sebagai tahanan kota. Keputusan ini memicu berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama setelah diketahui bahwa dirinya dipasangi alat pendeteksi lokasi dalam bentuk gelang elektronik.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra, mengingat kasus pengadaan Chromebook sebelumnya telah menarik perhatian luas karena menyeret sejumlah nama penting dan merugikan negara dalam jumlah besar.

Status Tahanan Kota dan Alasan Penempatan

KPK menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menempatkan Ibrahim di rutan didasarkan pada berbagai pertimbangan penyidik, termasuk kooperatifnya tersangka selama proses pemeriksaan. Ibrahim juga dianggap tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya selama masa penyidikan berlangsung. Oleh karena itu, ia ditetapkan sebagai tahanan kota dengan pengawasan ketat.

Meskipun begitu, banyak pihak mempertanyakan apakah perlakuan ini mencerminkan kesetaraan di mata hukum. Beberapa ahli hukum pidana menyebut, kebijakan semacam ini harus disertai transparansi dan alasan kuat agar tidak menimbulkan persepsi publik tentang adanya "perlakuan khusus" terhadap tersangka tertentu.

Gelang Elektronik: Teknologi Baru dalam Sistem Hukum Indonesia

Penggunaan gelang elektronik sebagai alat kontrol keberadaan tahanan merupakan bagian dari inovasi teknologi yang mulai diadopsi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Gelang ini dapat melacak lokasi pemakainya secara real time, sehingga penyidik tetap dapat memantau pergerakan Ibrahim selama berada di luar tahanan fisik.

Sistem ini sebelumnya banyak digunakan di negara-negara maju untuk mengurangi kepadatan penghuni rutan dan efisiensi pengawasan. Namun, penerapannya di Indonesia masih tergolong baru dan perlu pengkajian lebih lanjut dari segi efektivitas dan kerangka hukumnya.

Gelang deteksi lokasi yang dipasang pada Ibrahim adalah bagian dari upaya KPK untuk memaksimalkan pengawasan tanpa harus menahan seseorang secara fisik. Meski demikian, kebijakan ini tetap membuka ruang perdebatan di masyarakat hukum.

Inovasi atau Diskresi yang Perlu Evaluasi?

Kasus Ibrahim Arief menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia dalam memadukan teknologi dan prinsip keadilan. Di satu sisi, pemanfaatan gelang elektronik mencerminkan kemajuan sistem pengawasan. Di sisi lain, publik menuntut adanya kejelasan mengenai kriteria penerapan tahanan kota agar tidak menimbulkan kesan ketimpangan perlakuan terhadap para tersangka.

Apakah kebijakan ini akan menjadi preseden positif dalam proses hukum? Atau justru membuka celah untuk perlakuan istimewa terselubung? Publik pantas mendapatkan penjelasan menyeluruh agar kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.

Baca juga Update Terbaru Kasus Chromebookgate: Nadiem Makarim Diperiksa dan 4 Staf Jadi Tersangka

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Deteksi Lokasi: Simbol Pengawasan Modern atau Diskresi Berlebihan?", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/ibrahim-arief-dipasangi-gelang-deteksi.html" } ] }

🔍 1. Empat Staf Jadi Tersangka

Kejak­saan Agung telah secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka, terdiri dari mantan pejabat dan konsultan di Kemendikbudristek:

- Sri Wahyuningsih – Eks Direktur SD

- Mulyatsyah – Eks Direktur SMP

- Ibrahim Arief – Konsultan teknologi

- Jurist Tan – Mantan staf khusus Nadiem, kini berada di luar negeri dan ditetapkan buron.

Mereka diduga merancang petunjuk teknis pengadaan yang hanya mengarahkan pada Chromebooks, sehingga berpotensi membuat program tak efektif dan menyebabkan kerugian negara.

💸 2. Kerugian Negara Hampir Rp2 Triliun

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan bahwa kesalahan dalam menentukan sistem operasi Chromebooks menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,9 triliun. Angka ini mencakup spesifikasi yang tidak cocok untuk daerah terpencil dan potensi overpricing.

📞 3. Nadiem Diperiksa untuk Kedua Kali

Mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampidsus selama sekitar sembilan jam pada Selasa, 15 Juli. Ia hadir sebagai saksi, dengan status dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Penyidik menggali peran pengawasan dan kontribusi Nadiem dalam proses pembuatan petunjuk teknis, termasuk agenda Zoom meeting yang melibatkannya.

📱 4. “Mas Menteri Core Team” – Fakta WhatsApp Group

Salah satu temuan menetapkan bahwa grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team” dibentuk sejak Agustus 2019, beberapa bulan sebelum ia dilantik, oleh Jurist Tan, untuk menggodok program digitalisasi sekolah.

Pengaturan dalam grup itu erat kaitannya dengan pemilihan Chrome OS sebagai platform utama, padahal kajian teknis sebelumnya merekomendasikan sistem berbasis Windows.

🔧 5. Modus Dugaan Rekayasa Teknis

Tim penyidik menemukan bahwa munculnya petunjuk teknis kedua, yang mengutamakan Chromebook, berawal dari meeting daring pada April–Mei 2020. Pertemuan tersebut diduga disertai perintah terarah meski para tersangka tidak memiliki wewenang teknis murni.

Ini dinilai sebagai indikasi kolusi antarlembaga yang merugikan tujuan program di sektor 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Baca juga DPR Kritik Putusan MK Soal Pemilu: Dinilai Langgar Konstitusi, Seluruh Fraksi Kompak Tolak

🏢 6. Penyelidikan Masih Berlanjut

Sampai saat ini, Kejagung mencatat lebih dari 40 saksi telah diperiksa, termasuk mantan stafsus, vendor penyedia, dan pejabat GoTo (seperti Andre Soelistyo dan Melissa Juminto). Selain itu, penyidik telah menggeledah berbagai kantor, termasuk apartemen stafsus eks-menteri dan kantor GoTo.

⚖️ 7. Status Hukum dan Proses Lanjutan

- Nadiem Makarim berstatus saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum ditemukan bukti aliran dana langsung ke dirinya.

- Kejaksaan masih menelusuri kemungkinan tersangka baru, termasuk badan usaha dan individu yang mempengaruhi vendor dalam rancangan juknis.

- Penyidik fokus pada dokumen petunjuk teknis, kontrak elektronik, notulen rapat Zoom, dan bukti komunikasi dalam grup WA.

📌 8. Mengapa Ini Penting?

- Transparansi anggaran: Dugaan ini menyoroti pentingnya mekanisme terbuka dalam proyek besar negara, terutama di sektor pendidikan.

- Akuntabilitas publik: Apakah pemimpin sektor pendidikan sejauh ini telah dibuktikan menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan?

- Penegakan hukum tanpa pandang status: Terjemahan selanjutnya akan menunjukkan apakah proses hukum benar-benar objektif dan menyasar semua pihak terkait.

📣 Pantau & Kawal Proses Hukum!

Publik harus tetap mendapat informasi transparan tentang perkembangan perkara ini hingga disegelar persidangan. Apakah Kejagung akan terus mendalami aliran dana dan menetapkan Nadiem sebagai tersangka? Ataukah kasus ini merambat ke level baru?

🛑 Kelas Hukum Online mengajak Anda untuk terus memantau informasi resmi, berpikir kritis, dan mengawal proses hukum demi tegaknya demokrasi berbasis hukum di Indonesia.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Update Terbaru Kasus Chromebookgate: Nadiem Makarim Diperiksa dan 4 Staf Jadi Tersangka", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/update-terbaru-kasus-chromebookgate-nadiem-periksa.html" } ] }

Kelas Hukum Online – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pernyataan tegas bahwa seluruh fraksi di DPR menolak dan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya Pasal 22E UUD 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, menyusul putusan MK yang menyatakan pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah dapat diselenggarakan secara terpisah, dengan jarak dua tahun: nasional pada 2029 dan lokal pada 2031.

1. Dasar Penolakan DPR: Bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut DPR, putusan MK yang memisahkan dua jenis pemilu itu secara jelas bertentangan dengan norma dasar tersebut.

Ketua DPR menegaskan bahwa fraksi-fraksi telah menyepakati interpretasi yang sama: MK tidak boleh mengubah desain konstitusional pemilu lima tahunan menjadi dua tahapan berbeda tanpa proses amandemen UUD.

2. Fraksi Politik Bersatu dalam Kritik

Menariknya, perbedaan ideologi partai tidak menjadi penghalang dalam isu ini. Fraksi-fraksi besar seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, hingga PKS menyatakan kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dan politik dari putusan tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, pemisahan jadwal pemilu akan menciptakan:

a. Overlapping masa jabatan kepala daerah dan DPRD,
b. Kenaikan beban anggaran penyelenggaraan pemilu,
c. Kerancuan akuntabilitas publik, karena periode evaluasi pemerintah pusat dan daerah jadi berbeda.

3. Opsi Tindak Lanjut DPR: Legislasi atau Amandemen?

Dalam menyikapi putusan MK ini, DPR tengah mempertimbangkan dua jalur konstitusional:

a. Revisi UU Pemilu sebagai upaya penyesuaian yuridis,

b. Atau dorongan amandemen UUD 1945, bila dianggap bahwa putusan MK melewati batas tafsir.

DPR membuka ruang konsultasi publik dan akademik guna memastikan bahwa langkah lanjutan tidak justru menambah ketegangan antara cabang kekuasaan.

4. Implikasi Hukum dan Politik

Putusan MK ini memicu sejumlah turbulensi hukum. Jika tidak segera ditindaklanjuti dengan jelas, maka:

a. Akan terjadi perpanjangan jabatan kepala daerah secara administratif,
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "DPR Kritik Putusan MK Soal Pemilu: Dinilai Langgar Konstitusi, Seluruh Fraksi Kompak Tolak", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/dpr-kritik-putusan-mk-soal-pemilu.html" } ] }

Kelas Hukum – Polda Metro Jaya mengumumkan dimulainya Operasi Patuh Jaya 2025, yang akan berjalan selama 14 hari hingga 27 Juli. Berbeda dari metode stasioner sebelumnya, kali ini fokus utama adalah sistem hunting—upaya aktif mendeteksi pelanggaran menggunakan ETLE mobile serta patroli terpadu.

1. Inovasi Sheriff Jalan Raya: ETLE Mobile & Hunting

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddin menjelaskan bahwa operasi ini menerapkan dua strategi andalan:

• ETLE Mobile: mengerahkan kamera bergerak untuk mendeteksi pelanggaran di area yang belum terpasang kamera tetap.

• Patroli hunting: petugas berkeliling menindak pelanggar secara langsung, tanpa perlu pos statis.

Sistem ini sengaja dipilih untuk mengurangi kontak langsung antara petugas dan pelanggar, sekaligus memberikan efek “jemput bolanya” agar masyarakat lebih disiplin berkendara.

2. Kapasitas Personel Nyaris 3.000 Anggota dalam Satu Operasi

Menjaga kelancaran operasi, Polda Metro menurunkan 2.938 personel gabungan TNI–Polri dan instansi terkait . Mereka tersebar di berbagai titik rawan pelanggaran dan kemacetan, termasuk jalan utama, terminal, stasiun, dan kawasan industri.

Kehadiran personel ini juga menunjang edukasi langsung—membagikan brosur, sosialisasi aturan, dan pemantauan kondisi jalan.

Baca juga 18 Tersangka Termasuk Riza Chalid di Kasus Korupsi Minyak Mentah, Negara Rugi Rp 285 Triliun

3. Ragam Pelanggaran yang Disasar

Operasi Patuh Jaya 2025 menargetkan berbagai pelanggaran awal hingga berat. Sasaran meliputi :

Pelanggaran Pengendara:

• Melawan arus

• Berkendara tanpa helm SNI atau sabuk pengaman

• Menggunakan ponsel

• Mengemudi di bawah umur

• Mabuk atau menggunakan narkoba

Pelanggaran Kendaraan:

• Tidak laik jalan

• Tidak memiliki dokumen (STNK, TNKB, spion, dll.)

• Modifikasi ilegal seperti rotator/sirine tanpa izin

Sasaran Lokasi dan Aktivitas:

• Ruas jalan dan terminal rawan macet

• Kawasan ganjil-genap

• Perluasan operasi ke unjuk rasa, pasar tumpah, dan trotoar yang disalahgunakan

4. Efektivitas Pre-Emptive Versus Represif

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan bahwa operasi ini bukan sekadar razia. Tujuan utama adalah pre-emptive dan edukatif—mengajak masyarakat patuh sebelum terjadi pelanggaran. Namun, bagi yang membandel, tilang akan dilakukan tegas .

Di daerah Bekasi, Wakasatlantas AKP Ischak melaporkan bahwa pola preventif telah diimbangi dengan tilang langsung jika pelanggar tidak kooperatif.

5. Sanksi Lalu Lintas: Dari Rupiah hingga Kurungan

Beberapa pelanggaran juga membawa risiko hukum yang lebih berat:

• Melawan arus atau menggunakan ponsel saat berkendara bisa dikenai denda hingga Rp750.000

• Mengemudi di bawah umur berpotensi dijerat dengan penjara hingga 4 bulan.

Operasi ini menjadi pengingat bahwa akhiran edukasi bisa berubah jadi tindakan hukum jika warga tidak mengikuti instruksi petugas.

6. Integrasi Digital untuk Kemudahan Penindakan

ETLE menjadi fondasi operasi kali ini. Kamera bergerak dan statis yang tersebar di lokasi dipantau melalui sistem digital terpadu. Ini mencegah interaksi tatap muka yang rawan kontroversi dan mempercepat proses penegakan.

Menurut data Antara, visi ini ditujukan agar operasi lebih humanis dan sedikit intervensi langsung .

7. Mengejar Kendaraan Instansi Pemerintah

Area yang tak terduga dijadikan sasaran: kendaraan dinas pemerintah. Semua jenis kendaraan, termasuk aparat negara, masuk dalam jangkauan hukuman jika melanggar aturan .

Strategi ini mengirim pesan kuat: hukum berlaku setara untuk masyarakat umum dan pemerintah.

8. Evaluasi Harian: Menjaga Kontinuitas Reforma Lalu Lintas

Setiap akhir pekan, tim operasi melakukan evaluasi spasial:

• Jumlah tilang/e-tilang

• Jenis pelanggaran terbanyak

• Respons masyarakat di lapangan

• Kendala petugas saat di jalan

Data evaluasi dijadikan referensi penyesuaian strategi harian, sehingga operasi lebih adaptif dan tepat sasaran.

9. Tantangan di Lapangan dan Upaya Solusi

Beberapa tantangan operasional termasuk:

• Tingginya volume kendaraan di jalanan ibukota

• Kurangnya kesadaran warga terhadap aturan

• Sempitnya ruas jalan

• Terbatasnya personel yang bertugas

Untuk itu, Polda mengoptimalkan rotasi petugas dan berbagi wilayah tugas antar instansi agar seluruh aspek lalu lintas bisa diawasi.

10. Implikasi Hukum dan Kesadaran Publik

Operasi ini merupakan inovasi dalam penegakan hukum modern:

• Memberikan efek jera lebih cepat

• Mendorong kepatuhan melalui teknologi

• Memaksa masyarakat ikut bagian dalam menciptakan public safety

Dampak jangka panjang yang diharapkan mencakup penurunan angka kecelakaan, peningkatan appetensi warga terhadap hukum, serta tumbuhnya budaya kepatuhan.

📌 Kesimpulan

Operasi Patuh Jaya 2025 tampil sebagai langkah transformatif dalam hukum lalu lintas, dengan menggunakan teknologi untuk memperkuat penegakan hukum secara adil dan humanis. Polda Metro Jaya mengkombinasikan ETLE mobile, sistem hunting, dan kegiatan edukatif untuk membangun kamseltibcarlantas.

Bagi Kelas Hukum Online, operasi ini bukan hanya kebijakan kepolisian, tapi juga momentum untuk membahas:

• Penguatan hukum lalu lintas berbasis teknologi

• Integrasi tilang elektronik ke sistem peradilan

• Advokasi pendidikan hukum sejak dini

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Operasi Patuh Jaya 2025: Era Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ‘Hunting’ dan ETLE Mobile", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/operasi-patuh-jaya-2025-hunting-etle-mobile.html" } ] }

Kelas Hukum Online – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengguncang publik dengan pengumuman terbaru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sebanyak 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pengusaha saingan bahan bakar, Mohammad Riza Chalid, yang kini masuk daftar buronan internasional karena berada di Singapura.

1. Rekap Penetapan Tersangka

Sejak Februari 2025, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka awal, termasuk pegawai dan pejabat Pertamina. Pada 10 Juli 2025, tim penyidik kembali menetapkan delapan tersangka tambahan, termasuk Riza Chalid beneficial owner dari PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Sehingga total menjadi 18 tersangka.

Daftar lengkap para tersangka ini mencakup dari jajaran direksi BUMN hingga pelaku swasta yang berperan dalam intervensi kontrak penyewaan terminal BBM Merak.

2. Modus Korupsi & Intervensi Kebijakan

Menurut Direktur Penyidikan Kejagung, Abdul Qohar, para tersangka telah melakukan intervensi kebijakan tata kelola minyak di Pertamina dengan memanipulasi kontrak terminal BBM Merak. Kontrak ini dibuat ketika sebenarnya tidak diperlukan, harga dinaikkan tajam, dan aset-aset penting dihilangkan dari skema kerja sama.

Qohar menegaskan hal itu dilakukan bersama sejumlah pejabat Pertamina, seperti mantan VP dan direktur di berbagai anak perusahaan.

3. Total Kerugian Negara Mencapai Rp 285 Triliun

Awalnya, kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan sebesar Rp 193 triliun. Namun setelah penyelidikan menyeluruh, angka tersebut diperbarui menjadi Rp 285.017.731.964.389—terdiri atas kerugian keuangan dan perekonomian negara.

4. Peran Riza Chalid & Anak

• Muhammad Kerry Andrianto Riza, anak Riza, sudah ditetapkan tersangka sejak Februari 2025 akibat perannya dalam pengadaan impor minyak mentah melalui PT Navigator Khatulistiwa.

• Sementara Riza Chalid ikut ditangani saat Kejagung mengumumkan skema mafia migas melibatkan dirinya, bersama oknum dari organisasi Pertamina.

Kedua generasi ini dituding memuluskan kepentingan bisnis melalui kolusi sistemik.

5. Status Buron dan Pencegahan Berpergian

Meskipun telah ditetapkan, Riza Chalid belum ditahan karena berada di luar negeri. Kejagung telah menerbitkan pencegahan perjalanan internasional selama 6 bulan, dan menggalang koordinasi dengan otoritas Singapura.

Langkah ini membuktikan keseriusan negara dalam menghadapi figur penting bisnis yang diduga menjadi mafia migas.

6. Daftar Lengkap 18 Tersangka

Berikut nama-nama yang tersangkut:

1. Riva Siahaan – DIRUT Pertamina Patra Niaga

2. Sani Dinar Saifuddin – Direktur Kilang Pertamina Internasional

3. Yoki Firnandi – DIRUT Pertamina International Shipping

4. Agus Purwono – VP Feedstock Kilang

5. Maya Kusmaya – Direktur Pemasaran Patra Niaga

6. Edward Corne – VP Trading Operations

7. Muhammad Kerry A. Riza – Beneficial owner Navigator Khatulistiwa

8. Dimas Werhaspati – Komisaris Navigator/Jenggala

9. Gading Ramadhan Joedo – Komisaris Orbit Terminal Merak

10. Alfian Nasution – VP Supply & Distribusi (2011–2015)

11. Hanung Budya Yuktyanta – Direktur Pemasaran (2014)

12. Toto Nugroho – VP Intermediate Supply (2017–2018)

13. Dwi Sudarsono – VP Product Trading ISC (2019–2020)

14. Arief Sukmara – Direktur Gas dan Petrokimia (PIS)

15. Hasto Wibowo – SVP ISC (2018–2020)

16. Martin Haendra Nata – Manager Development Trafigura

17. Indra Putra Harsono – Manager Mahameru Kencana Abadi

18. Mohammad Riza Chalid – Beneficial owner Tanki & Orbit Terminal Merak 

7. Dampak terhadap Penegakan Hukum

Skandal ini bisa jadi salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah. Kejaksaan menekankan upaya transparansi dan penegakan tanpa pandang bulu. Langkah berikutnya adalah pelacakan harta kekayaan tersangka untuk pengembalian negara dan proses eksradisi Riza Chalid .

8. Tantangan Eksekusi dan Kontrol Korporasi

Sebagai tindak lanjut, kunci keberhasilan kasus ini akan bergantung pada:

• Koordinasi lembaga internasional untuk membawa tersangka ke pengadilan

• Penelusuran aset di luar negeri

• Penegakan hukum terhadap pejabat BUMN tanpa intervensi

• Kemajuan pengembalian dana kerugian negara

Penetapan 18 tersangka dalam kasus mafia migas termasuk Riza Chalid menandai babak baru reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di sektor BUMN energi. Jika Kejagung berhasil menjatuhkan hukuman dan menyita aset, hal ini akan menjadi preseden pemberantasan korupsi struktural. Namun tantangan eksradisi dan pengembalian aset tetap menjadi ujian nyata integritas hukum Indonesia ke depan.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "18 Tersangka Termasuk Riza Chalid di Kasus Korupsi Minyak Mentah, Negara Rugi Rp 285 Triliun", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/18-tersangka-korupsi-minyak-mentah-riza-chalid.html" } ] }

Kelas Hukum Online — Proses pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang berlangsung menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satu isu sentral yang menjadi sorotan adalah minimnya partisipasi publik secara substansial dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Di tengah gencarnya reformasi hukum yang digaungkan pemerintah, proses legislasi RUU KUHAP justru mencerminkan persoalan klasik yang masih melekat dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia: kurangnya ruang deliberatif dan dialogis bagi publik untuk ikut membentuk arah hukum nasional.

1. Antara Keterbukaan dan Formalitas

Meski secara prosedural DPR dan pemerintah telah membuka ruang untuk konsultasi publik, banyak kalangan menilai hal itu sebatas formalitas. Publik memang diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, namun tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan substansi pasal-pasal.

Kegiatan seperti forum dengar pendapat, sosialisasi, atau publikasi draft sering kali dilakukan secara tertutup, terbatas, atau mendadak. Publik—terutama kelompok terdampak langsung seperti praktisi hukum, LSM, dan akademisi daerah—tidak memiliki waktu dan akses yang cukup untuk membaca, menganalisis, dan memberikan respons yang berarti.

2. Dimensi Hak Partisipatif yang Terabaikan

Secara prinsip, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang bukan hanya soal diundang hadir atau mengisi formulir saran. Ada tiga dimensi partisipasi yang ideal:

a. Didengar: Masyarakat dilibatkan dalam dialog, bukan sekadar diwakili;

b. Dipertimbangkan: Masukan harus diolah, ditanggapi, dan menjadi bahan penyesuaian;

c. Diberi umpan balik: Penyelenggara wajib menjelaskan keputusan terhadap masukan publik.

Ketiga prinsip ini tampaknya belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam pembahasan RUU KUHAP. Hal ini menimbulkan kesan bahwa suara publik hanya menjadi pelengkap administratif belaka.

3. Risiko Regulasi Tanpa Legitimasi Sosial

Ketiadaan partisipasi publik yang bermakna bukan hanya soal pelanggaran etika politik, tetapi juga berdampak pada legitimasi hukum itu sendiri. KUHAP sebagai produk hukum acara akan menyentuh seluruh aspek penegakan hukum—mulai dari penyelidikan, penahanan, pembelaan, hingga persidangan.

Jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka hukum yang dihasilkan rawan kehilangan kepercayaan publik. Terlebih, dalam konteks demokrasi, pembentukan hukum seharusnya mencerminkan kontrak sosial, bukan hanya kebijakan segelintir elite.

4. Poin-Poin Substansi yang Layak Diperdebatkan

Beberapa isu substansial dalam RUU KUHAP yang penting untuk mendapat perhatian publik antara lain:

a.Perluasan kewenangan penyidik;

b. Penguatan peran jaksa dalam prapenuntutan;

c. Perlindungan saksi, tersangka, dan korban;

d. Mekanisme praperadilan;

e. Batas waktu penahanan dan proses peradilan yang lebih efisien.

Sayangnya, sebagian dari isu-isu ini dibahas tanpa partisipasi publik yang mendalam, padahal menyangkut hak-hak dasar warga negara.

Baca juga Prinsip Negara Hukum Menurut UUD 1945: Antara Idealisme dan Realitas di Indonesia

5. Pentingnya Keterbukaan Data dan Progres Legislasi

Kritik juga diarahkan pada aspek keterbukaan informasi. Draft RUU KUHAP tidak selalu diperbarui secara publik, dan perubahan-perubahan substansi kerap terjadi tanpa pemberitahuan yang memadai. Proses pembahasan pun tidak disiarkan secara luas, membuat publik sulit mengikuti jalannya diskusi.

Ketertutupan ini memberi ruang bagi ketidakterlibatan masyarakat, dan pada saat yang sama memperkuat dominasi elite dalam menentukan arah hukum acara.

6. Rekomendasi Perbaikan Proses Legislasi

Agar RUU KUHAP dapat menjadi instrumen hukum yang progresif dan berpihak pada keadilan substantif, beberapa langkah perbaikan mutlak diperlukan:

Transparansi Draft: Seluruh perubahan pasal harus diunggah dan dipublikasikan secara real-time;

Jadwal Rapat Publik: Forum dengar pendapat harus dirancang jauh-jauh hari dengan sistematika yang jelas;

Jejak Revisi: DPR perlu menyertakan tabel respons terhadap masukan publik: mana yang diterima, mana yang ditolak, beserta alasannya;

Akses Daerah: Konsultasi tidak hanya dilakukan di ibu kota, tetapi juga menjangkau akademisi, aktivis, dan masyarakat hukum di daerah.

7. Pelajaran dari Masa Lalu

Indonesia pernah mengalami penolakan besar terhadap sejumlah produk legislasi karena dianggap mengabaikan suara rakyat, seperti dalam kasus UU Cipta Kerja atau revisi UU KPK. Pembelajaran tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa proses hukum tidak bisa dipisahkan dari akuntabilitas publik.

RUU KUHAP bukan sekadar reformasi teknis hukum acara, tapi akan menjadi wajah baru keadilan pidana Indonesia. Jika prosesnya eksklusif dan minim dialog, maka hasilnya pun bisa tidak mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat.

📌 Kesimpulan

Minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU KUHAP menimbulkan kekhawatiran akan kualitas demokratis dari sistem hukum acara yang sedang dibentuk. Di tengah era keterbukaan informasi, proses legislasi semestinya mengedepankan kolaborasi antara pembentuk hukum dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Partisipasi publik bukan sekadar prosedur, tetapi esensi dari keadilan itu sendiri. Jika masyarakat tidak diajak bicara sejak awal, maka legitimasi hukum akan selalu berada di bawah bayang-bayang keraguan.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Minim Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU KUHAP: Kritik terhadap Proses Legislasi Pidana", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/minim-partisipasi-publik-dalam-ruu-kuhap.html" } ] }

Pendahuluan

Dalam dinamika hubungan antarnegara, fenomena perubahan bentuk atau keberlanjutan negara—seperti pemisahan wilayah, penggabungan, atau pergantian rezim—sering terjadi. Dalam konteks hukum internasional, muncul dua konsep penting: suksesi negara dan tanggung jawab negara. Keduanya memiliki implikasi yang sangat luas, baik dalam hubungan diplomatik, kewajiban traktat, hingga tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional.

Artikel ini mengupas tuntas kedua konsep tersebut, baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, termasuk melalui studi kasus kontemporer.

1. Pengertian Suksesi Negara

Suksesi negara merujuk pada pergantian kedaulatan atas wilayah tertentu dari satu negara ke negara lain. Situasi ini dapat terjadi karena:

• Pemisahan diri (secession)

• Penggabungan negara (unification)

• Pemisahan negara (dissolution)

• Aneksasi (penggabungan paksa)

• Transisi pemerintahan atau perubahan bentuk negara

Suksesi negara diatur dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungan Traktat, meskipun konvensi ini belum diratifikasi oleh semua negara dan tidak bersifat mengikat secara universal.

2. Bentuk-Bentuk Suksesi Negara

a. Pemecahan Negara (Dissolution)

Negara bubar menjadi dua atau lebih entitas baru.

Contoh:

• Uni Soviet → menjadi 15 negara baru.

• Yugoslavia → pecah menjadi Bosnia, Serbia, Kroasia, dll.

Dalam kasus ini, entitas baru biasanya memulai status sebagai negara baru, tanpa secara otomatis mewarisi kewajiban negara lama.

b. Pemisahan Diri (Secession)

Bagian dari negara memisahkan diri dan membentuk negara baru.

Contoh:

• Eritrea dari Ethiopia (1993)

• Sudan Selatan dari Sudan (2011)

Status keanggotaan dalam PBB dan perjanjian internasional tidak otomatis diwarisi.

c. Penggabungan Negara (Unification)

Dua negara atau lebih bergabung menjadi satu negara baru.

Contoh:

• Jerman Barat dan Jerman Timur → Jerman Bersatu (1990)

d. Penggabungan Paksa (Aneksasi)

Satu negara menguasai wilayah negara lain tanpa persetujuan sah.

Contoh:

• Aneksasi Krimea oleh Rusia (2014) – dianggap ilegal oleh mayoritas komunitas internasional.

3. Akibat Hukum dari Suksesi Negara

a. Terhadap Perjanjian Internasional

• Negara baru tidak otomatis terikat dengan perjanjian negara pendahulunya (prinsip clean slate).

• Namun, dalam kasus unifikasi atau penggabungan, negara hasil gabungan bisa meneruskan traktat yang ada.

b. Terhadap Keanggotaan Organisasi Internasional

• Negara suksesi harus mendaftar ulang untuk menjadi anggota organisasi internasional.

• Contoh: Rusia mewarisi kursi Uni Soviet di PBB, tetapi negara eks-Yugoslavia harus mengajukan keanggotaan baru.

c. Terhadap Utang dan Aset

• Konvensi Wina 1983 mengatur tentang suksesi negara terkait properti, arsip, dan utang negara.

• Prinsip umumnya: negosiasi bilateral → tidak selalu ada aturan tetap.

4. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional mengacu pada konsekuensi hukum atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya.

Konsep ini telah dikodifikasi oleh International Law Commission (ILC) dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001.

5. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Negara

a. Tindakan yang Dapat Diatribusikan kepada Negara

Contohnya:

• Tindakan resmi pemerintah atau pejabat negara

• Tindakan organ negara, termasuk militer dan polisi

• Tindakan kelompok bersenjata yang dikendalikan oleh negara

b. Pelanggaran terhadap Kewajiban Internasional

• Melanggar traktat atau norma jus cogens

• Melakukan agresi militer

• Pelanggaran HAM berat

• Tindakan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan

6. Akibat Hukum dari Tanggung Jawab Negara

a. Kewajiban Menghentikan Pelanggaran

• Negara harus segera menghentikan tindakan yang melanggar hukum internasional.

b. Reparasi (Ganti Rugi)

• Bisa berupa restitusi, kompensasi, atau permintaan maaf.

c. Tindakan Balasan (Countermeasures)

• Negara korban dapat mengambil tindakan proporsional yang bersifat damai, seperti pemutusan hubungan diplomatik atau ekonomi.

7. Penerapan dalam Praktik Internasional

a. Kasus Nicaragua v. USA (ICJ, 1986)

• AS dinyatakan bertanggung jawab karena mendukung kelompok bersenjata melawan pemerintah Nicaragua.

b. Kasus Genosida: Bosnia v. Serbia (ICJ, 2007)

• Serbia dianggap gagal mencegah genosida di Srebrenica dan tidak bekerja sama dengan tribunal internasional.

c. Kasus Aset Rusia dan Ukraina

• Setelah aneksasi Krimea, Ukraina menuntut Rusia atas pelanggaran HAM dan pencaplokan wilayah, termasuk kerugian ekonomi.

8. Keterkaitan antara Suksesi dan Tanggung Jawab Negara

• Dalam kasus suksesi, sering muncul pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran negara lama?

• Jika negara suksesi dianggap sebagai penerus hukum (legal successor), maka ia bisa diminta mempertanggungjawabkan utang atau pelanggaran negara pendahulunya.

• Namun, prinsip ini tidak berlaku secara mutlak dan harus dilihat kasus per kasus.

9. Posisi Indonesia dalam Konteks Suksesi dan Tanggung Jawab Negara

a. Pengakuan Negara Baru

• Indonesia mendukung prinsip self-determination, tetapi selektif dalam pengakuan negara baru (contoh: belum mengakui Kosovo, tetapi mendukung Palestina).

b. Perjanjian dan Kewajiban

• Indonesia aktif menjaga kontinuitas hukum dalam setiap perubahan politik, termasuk dalam urusan penggantian pemerintahan.

Kesimpulan

Suksesi negara dan tanggung jawab negara merupakan dua konsep penting dalam hukum internasional yang kerap muncul dalam konteks konflik, perubahan wilayah, dan pelanggaran hukum internasional. Meskipun sering bersifat teknis dan kompleks, kedua konsep ini memiliki dampak besar terhadap keabsahan negara, hak-hak rakyat, dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap keduanya menjadi kunci dalam menafsirkan praktik internasional secara adil dan konsisten.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Suksesi dan Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional: Teori, Studi Kasus, dan Implikasi Praktis", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/suksesi-dan-tanggung-jawab-negara.html" } ] }

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, pemilu bukan hanya sekadar proses memilih wakil rakyat dan pemimpin eksekutif, tetapi juga merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, regulasi dan pelaksanaan pemilu merupakan bagian penting dalam studi hukum tata negara.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang pengertian pemilu, dasar hukum, asas-asas penyelenggaraannya, jenis-jenis pemilu di Indonesia, peran lembaga penyelenggara, serta tantangan aktual dalam mewujudkan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

1. Pengertian Pemilihan Umum

Secara umum, Pemilihan Umum adalah proses konstitusional untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik secara langsung oleh rakyat, sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam negara demokratis.

a. Definisi menurut hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan:

a. UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

• Pasal 22E: mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan DPRD.

b. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Merupakan kodifikasi dari beberapa undang-undang pemilu sebelumnya, yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden dalam satu paket.

c. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Mengatur pemilu kepala daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokratis di tingkat daerah.

3. Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas pemilu di Indonesia ditegaskan dalam konstitusi dan UU Pemilu, yaitu:

1. Langsung: rakyat memberikan suara secara langsung tanpa perantara.

2. Umum: berlaku bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat.

3. Bebas: pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan.

4. Rahasia: pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun.

5. Jujur: seluruh penyelenggara dan peserta pemilu wajib bertindak jujur.

6. Adil: setiap peserta diberi perlakuan yang sama.

Asas-asas ini merupakan jaminan demokrasi substansial yang mencegah manipulasi dan rekayasa politik dalam proses pemilu.

4. Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia

a. Pemilu Legislatif

Dilaksanakan untuk memilih anggota:

• DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

• DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

• DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon.

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Meliputi pemilihan:

• Gubernur dan Wakil Gubernur

• Bupati dan Wakil Bupati

• Wali Kota dan Wakil Wali Kota

5. Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan pemilu diawasi dan dikelola oleh lembaga-lembaga yang diatur secara konstitusional:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• Lembaga independen yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan rekapitulasi hasil pemilu.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

• Bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

• Menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

Ketiga lembaga ini menjalankan fungsi kontrol yang saling melengkapi dalam menjamin integritas pemilu.

6. Tahapan Pemilihan Umum

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, tahapan pemilu meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran

2. Penyusunan peraturan KPU

3. Pemutakhiran data pemilih

4. Pendaftaran dan verifikasi partai politik

5. Penetapan peserta pemilu

6. Penetapan dapil dan jumlah kursi

7. Pencalonan anggota legislatif dan presiden

8. Masa kampanye

9. Masa tenang

10. Pemungutan dan penghitungan suara

11. Penetapan hasil pemilu

12. Pengucapan sumpah/janji pejabat terpilih

7. Sistem Pemilu di Indonesia

Indonesia menganut sistem representasi proporsional terbuka untuk pemilu legislatif, artinya:

• Pemilih memilih calon anggota legislatif secara langsung.

• Kursi dialokasikan berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Untuk pemilu presiden dan kepala daerah:

• Menggunakan sistem mayoritas satu putaran atau dua putaran, tergantung jumlah perolehan suara pasangan calon.

8. Syarat Pemilih dan Calon

a. Pemilih

• Warga negara Indonesia

• Berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah

• Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b. Calon

• WNI dan memenuhi syarat usia tertentu

• Tidak sedang dicabut hak pilihnya

• Bebas dari kasus hukum tertentu

• Mendapat dukungan partai politik atau perseorangan (tergantung jenis pemilu)

9. Dinamika dan Tantangan Pemilu di Indonesia

a. Politik Uang (Money Politics)

Masih menjadi problem besar yang mencederai asas kejujuran dan keadilan.

b. Hoaks dan Disinformasi

Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan propaganda yang tidak berdasar.

c. Partisipasi Rendah di Beberapa Wilayah

Faktor geografis, kepercayaan publik, dan pendidikan politik masih menjadi kendala.

d. Pelanggaran Etika dan Administratif

Masih banyak ditemukan pelanggaran prosedural dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan.

10. Penguatan Demokrasi Melalui Pemilu

Agar pemilu menjadi alat demokrasi yang sehat, perlu:

• Peningkatan pendidikan politik masyarakat

• Pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil

• Transparansi dalam pembiayaan kampanye

• Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran

Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat di Indonesia. Hukum pemilu tidak hanya mengatur teknis pemilihan, tetapi juga memastikan asas demokrasi ditegakkan secara adil dan bermartabat. Dalam konteks hukum tata negara, pemilu adalah manifestasi nyata dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Namun, keberhasilan pemilu sangat tergantung pada kualitas hukum, integritas penyelenggara, perilaku elite politik, dan kesadaran politik rakyat. Oleh karena itu, menjaga kemurnian pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Beranda", "item": "https://www.kelashukumonline.com/" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia", "item": "https://www.kelashukumonline.com/2025/07/pemilihan-umum.html" } ] }