Pendahuluan
Kewarganegaraan dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua aspek fundamental dalam hukum tata negara. Kewarganegaraan berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai anggota dari suatu negara, sedangkan hak asasi manusia menyangkut hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedua aspek ini tidak hanya penting secara teoritik, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam konteks demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hukum. Artikel ini akan membahas secara sistematis pengertian, dasar hukum, bentuk perlindungan, serta tantangan aktual yang dihadapi Indonesia dalam menjamin kewarganegaraan dan HAM warganya.
1. Pengertian Kewarganegaraan
Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan negara, yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik.
a. Perspektif Hukum
-
Warga negara adalah subjek hukum yang memiliki hak konstitusional dan tanggung jawab terhadap negara.
-
Orang asing diakui hak-haknya secara terbatas, tetapi tidak memiliki hak politik.
b. Dasar Hukum Kewarganegaraan
-
UUD NRI 1945 Pasal 26 ayat (1): “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Prinsip-Prinsip Kewarganegaraan di Indonesia
a. Ius Sanguinis (Asas Keturunan)
Seseorang menjadi warga negara Indonesia karena memiliki orang tua WNI, tanpa memperhatikan tempat lahirnya.
b. Ius Soli Terbatas (Asas Tempat Lahir Terbatas)
Diterapkan dalam kondisi tertentu untuk mencegah terjadinya orang tanpa kewarganegaraan (apatride).
c. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Berlaku untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, setelah itu wajib memilih salah satu kewarganegaraan.
d. Asas Non-Diskriminasi
UU No. 12/2006 menekankan kesetaraan hak kewarganegaraan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau agama.
3. Hak Asasi Manusia (HAM): Konsep dan Dasar Konstitusional
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan wajib dilindungi negara.
a. Dasar Hukum HAM di Indonesia
-
UUD NRI 1945 Bab XA (Pasal 28A – 28J) → mengatur hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak atas keadilan, hak privasi, dan lainnya.
-
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
-
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
-
Ratifikasi berbagai konvensi HAM internasional: ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan lainnya.
b. Karakteristik Hak Asasi
-
Universal
-
Tidak dapat dicabut (inalienable)
-
Melekat pada setiap manusia
-
Bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konteks HAM
a. Hak Warga Negara
-
Hak atas identitas (akte kelahiran, KTP, paspor)
-
Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
-
Hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penghidupan layak
-
Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
-
Hak atas rasa aman dan perlindungan hukum
b. Kewajiban Warga Negara
-
Taat terhadap hukum dan pemerintahan
-
Membela negara
-
Menghormati hak asasi orang lain
-
Membayar pajak
-
Ikut serta dalam pembangunan nasional
5. Perlindungan Konstitusional terhadap HAM
Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ini menegaskan perlindungan mutlak atas hak-hak tertentu.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan Ombudsman RI merupakan institusi yang berperan dalam perlindungan dan pengawasan pelaksanaan HAM.
6. Tantangan Perlindungan Kewarganegaraan dan HAM di Indonesia
a. Masalah Warga Negara Ganda dan Apatride
Masih terdapat masalah administratif yang membuat sebagian orang kehilangan status kewarganegaraannya, terutama hasil perkawinan campuran dan pengungsi.
b. Pelanggaran HAM oleh Aparat
Sejumlah pelanggaran HAM masih terjadi, baik dalam bentuk kekerasan oleh aparat, penyiksaan, maupun diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
c. Kurangnya Kesadaran HAM
Sebagian masyarakat masih menganggap HAM sebagai ancaman terhadap keamanan negara, padahal HAM justru memperkuat martabat manusia.
d. Perlakuan Diskriminatif
Diskriminasi terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, disabilitas, minoritas agama, dan masyarakat adat masih terjadi di berbagai daerah.
7. Strategi Penguatan Kewarganegaraan dan Perlindungan HAM
a. Reformasi Regulasi
-
Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip HAM dan kewarganegaraan.
b. Pendidikan HAM dan Kewarganegaraan
-
Pendidikan kewarganegaraan berbasis konstitusi dan nilai-nilai HAM harus diperkuat sejak dini.
c. Penguatan Lembaga Penegak HAM
-
Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK harus diberi kewenangan lebih luas serta didukung secara anggaran dan kelembagaan.
d. Partisipasi Masyarakat Sipil
-
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pengawasan dan edukasi publik mengenai HAM dan kewarganegaraan.
Kesimpulan
Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia merupakan pilar utama dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Keduanya saling terkait: hanya melalui status kewarganegaraanlah seseorang bisa secara penuh menikmati hak konstitusionalnya. Namun, negara juga berkewajiban melindungi hak asasi setiap individu, termasuk warga negara asing, dalam koridor hukum nasional dan internasional.
Dalam praktiknya, meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan seperti pelanggaran HAM, diskriminasi, dan lemahnya akses terhadap hak sipil masih perlu terus diatasi. Oleh karena itu, komitmen negara, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat sipil sangat menentukan dalam mewujudkan sistem hukum tata negara yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.