Hukum tentang Keluarga

Ilustrasi hukum keluarga di Indonesia: siluet keluarga (ayah, ibu, anak) berdiri di atas buku “Hukum Keluarga”, timbangan keadilan di samping, dengan latar simbol rumah, dokumen pernikahan, dan peta Indonesia samar

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam pembentukan tatanan sosial dan hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hukum tentang keluarga mencakup aturan mengenai hubungan antar anggota keluarga, hak dan kewajiban dalam perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak, serta permasalahan hukum yang mungkin timbul, seperti perceraian dan hak asuh.

Hukum keluarga tidak hanya mengatur urusan privat, tetapi juga menyentuh aspek publik karena berdampak terhadap stabilitas sosial dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti anak dan perempuan. Oleh karena itu, hukum keluarga menjadi bagian penting dalam pembelajaran hukum perdata yang tidak bisa diabaikan.

1. Pengertian Hukum Keluarga dalam Konteks Perdata

Hukum keluarga adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum yang lahir dari ikatan kekeluargaan, baik karena perkawinan, keturunan, maupun hubungan perwalian.

Secara doktrinal, hukum keluarga mencakup:

Hukum perkawinan
Hubungan orang tua dan anak
Perwalian dan pengampuan
Adopsi anak (pengangkatan anak)
Hak dan kewajiban antar anggota keluarga

Sumber hukum keluarga di Indonesia terdiri dari:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – bersifat umum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)
Peraturan pelaksana UU Perkawinan
Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) bagi yang beragama Islam
Hukum adat dan kearifan lokal

2. Perkawinan dan Asas-Asasnya

a. Definisi Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia

Monogami → Pasal 3 UU Perkawinan menegaskan bahwa prinsip dasar perkawinan adalah satu suami satu istri, kecuali dalam keadaan tertentu.
Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri
Tujuan Perkawinan adalah Kekal
Perkawinan Tercatat secara Resmi

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat sah menurut agama menjadi dasar, dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (untuk Muslim) atau Catatan Sipil (non-Muslim) merupakan syarat administratif.

3. Harta dalam Perkawinan: Harta Bersama dan Harta Bawaan

Hukum keluarga dalam sistem perdata juga mengatur rezim harta kekayaan dalam perkawinan:

Harta Bersama (Gono-Gini)
Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama, kecuali diperjanjikan lain melalui perjanjian pranikah.
Harta Bawaan
Harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui warisan/hadiah, tetap menjadi milik masing-masing pasangan.

Pengaturan ini penting dalam pembagian harta jika terjadi perceraian.

4. Perceraian: Alasan, Prosedur, dan Akibat Hukumnya

Perceraian di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan disesuaikan dengan agama masing-masing pihak. Proses perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan.

a. Alasan Perceraian (Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI):

Perselingkuhan
Kekerasan dalam rumah tangga
Penelantaran
Penyakit berat atau cacat permanen
Perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan

b. Akibat Hukum Perceraian

Pemutusan hubungan suami istri
Pembagian harta bersama
Penentuan hak asuh anak (biasanya kepada ibu untuk anak di bawah umur)

5. Kedudukan dan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak

a. Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak

Menurut Pasal 45 UU Perkawinan, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa.

b. Kekuasaan Orang Tua (parental authority)

Disebut juga dengan kekuasaan orang tua atau ouderlijke macht dalam KUHPerdata, yakni wewenang hukum untuk mengatur, mewakili, dan bertanggung jawab atas tindakan hukum anak.

6. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengangkatan anak diatur dalam:

PP No. 54 Tahun 2007
Peraturan Menteri Sosial RI

Adopsi harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dan disahkan melalui keputusan pengadilan atau instansi berwenang. Status anak angkat disetarakan dengan anak kandung dalam hal hak dan kewajiban hukum keluarga.

7. Perwalian dan Pengampuan

a. Perwalian

Perwalian (voogdij) berlaku jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak cakap hukum, dan anak membutuhkan wakil hukum untuk mengurus haknya.

b. Pengampuan

Pengampuan adalah bentuk perlindungan hukum bagi orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya (karena cacat mental, usia lanjut, dsb). Ditentukan oleh pengadilan dengan permohonan keluarga dekat.

8. Peran Hukum Adat dan Agama dalam Hukum Keluarga

Indonesia menganut sistem hukum majemuk (pluralistik). Maka hukum keluarga tidak tunggal:

Bagi Muslim → Kompilasi Hukum Islam berlaku secara khusus, termasuk dalam hal talak, hadhanah, dan nafkah.
Di berbagai daerah → hukum adat berpengaruh dalam perkawinan, waris, dan pengangkatan anak (misalnya di Minangkabau, Bali, Batak, Papua).

Kondisi ini menuntut hakim dan praktisi hukum memahami konteks sosial dan budaya dalam memutus perkara keluarga.

Penutup

Hukum keluarga adalah aspek paling personal dalam hukum perdata, namun juga yang paling kompleks dan penting. Ia menyangkut hubungan antar manusia yang dibentuk bukan hanya oleh hukum positif, tetapi juga oleh nilai agama, adat, dan moralitas masyarakat.

Pemahaman terhadap struktur, hubungan hukum, serta dinamika dalam hukum keluarga menjadi fondasi penting bagi siapa pun yang ingin menjadi praktisi hukum, pembentuk kebijakan, maupun warga negara yang taat hukum.