Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa Pemerasan dan TPPU Rp350 Miliar, Sidang Perdana Digelar di PN Jakarta Pusat

Eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Febrie dengan dua rangkaian perkara, yakni dugaan pemerasan terhadap seorang saksi dalam kasus korupsi Jiwasraya serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Sebagai mantan pejabat tinggi di lingkungan penegak hukum, kasus yang menjerat Febrie menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang semestinya menegakkan hukum, bukan menyalahgunakannya. Hingga berita ini disusun, Febrie masih berstatus terdakwa dan proses persidangan baru memasuki tahap pembacaan dakwaan, sehingga seluruh tuduhan yang diuraikan dalam artikel ini merupakan dakwaan JPU yang masih harus diuji dan dibuktikan di persidangan.

Uraian Peristiwa

Menurut pemberitaan Antara News dan sejumlah media nasional lain, sidang pembacaan dakwaan terhadap Febrie Adriansyah digelar di PN Jakarta Pusat dengan JPU Kejaksaan Agung mengerahkan puluhan jaksa penuntut umum untuk menangani perkara ini. Febrie yang sebelumnya menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung sebelum perkaranya bergulir ke tahap persidangan di PN Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan pertama, JPU menyebut Febrie diduga memeras seorang pengusaha berinisial Tan Kian senilai Rp55 miliar. Pemerasan itu diduga dilakukan dengan modus menakut-nakuti bahwa Tan Kian bisa dijadikan tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya, dengan iming-iming agar status tersebut tidak ditetapkan apabila sejumlah uang diberikan kepada Febrie.

Fakta Utama Dakwaan

• Febrie Adriansyah, eks Jampidsus Kejaksaan Agung, didakwa dalam dua perkara sekaligus: dugaan pemerasan dan dugaan TPPU.
• Dakwaan pemerasan menyebut nilai yang diduga diterima Febrie dari pengusaha Tan Kian sekitar Rp55 miliar, terkait kasus korupsi Jiwasraya.
• Dakwaan TPPU menyebut total nilai transaksi yang diduga disamarkan mencapai sekitar Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat — sejumlah media menuliskannya dengan pembulatan sekitar Rp350 miliar.
• JPU menyebut modus penyamaran aset diduga dilakukan antara lain melalui kantor hukum serta sejumlah badan usaha dan yayasan sejak tahun 2020.
• Jaksa juga mengungkap sejumlah aset yang diduga terkait, termasuk dua unit apartemen dengan nilai sekitar Rp46 miliar dan kendaraan mewah.
• Sidang pembacaan dakwaan digelar di PN Jakarta Pusat pada 7 Oktober 2026, menandai dimulainya proses persidangan terbuka atas perkara ini.

Konteks Hukum: Pemerasan dan Pencucian Uang oleh Aparat Penegak Hukum

Dugaan pemerasan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang berstatus saksi atau calon tersangka merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang diatur sebagai tindak pidana korupsi, khususnya terkait pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dugaan TPPU biasanya mengikuti tindak pidana asal (predicate crime) berupa korupsi, di mana hasil kejahatan disamarkan asal-usulnya melalui berbagai instrumen keuangan atau badan usaha agar tampak sebagai harta yang sah.

Dalam konteks ini, penggunaan banyak badan usaha dan yayasan sebagai sarana menyamarkan aset — seperti yang didakwakan JPU dalam perkara Febrie — merupakan pola yang umum ditemukan dalam kasus-kasus TPPU berskala besar. Proses pembuktian atas dugaan tersebut akan menjadi inti dari persidangan ke depan, termasuk menelusuri aliran dana dan keterkaitan setiap entitas usaha dengan terdakwa.

Status dan Perkembangan Perkara

Berdasarkan pemberitaan yang beredar, pihak Febrie Adriansyah melalui kuasa hukumnya disebut membantah dan melawan dakwaan yang disampaikan JPU. Proses persidangan baru memasuki tahap pembacaan dakwaan, dan akan dilanjutkan dengan tahap eksepsi (keberatan), pemeriksaan saksi dan ahli, hingga pembacaan tuntutan serta putusan. KHO akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi lanjutan begitu tahapan persidangan berikutnya terjadi.

Catatan KHO

Kasus ini penting disimak bukan hanya karena nilai kerugian yang didakwakan sangat besar, tetapi juga karena menyangkut dugaan pelanggaran oleh pejabat tinggi di lingkungan penegak hukum sendiri. Publik perlu memahami bahwa status "didakwa" belum berarti seseorang terbukti bersalah secara hukum. Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap berlaku bagi Febrie Adriansyah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penutup

Sidang perdana Febrie Adriansyah menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan pemerasan dan pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung. KHO mengingatkan pembaca untuk menyikapi kasus ini secara proporsional, menunggu proses pembuktian di persidangan, dan tidak menyimpulkan kesalahan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.