Subjek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, dan Individu dalam Dinamika Global

Pendahuluan

Dalam hukum nasional, subjek hukum jelas dan terbatas pada entitas yang diakui negara, seperti warga negara atau badan hukum. Namun, dalam hukum internasional, pemahaman mengenai siapa yang dianggap sebagai subjek hukum jauh lebih kompleks. Tidak hanya negara, subjek hukum internasional mencakup organisasi internasional, individu, bahkan pemberontak dan perusahaan multinasional dalam konteks tertentu. Pemahaman ini krusial karena subjek hukumlah yang memiliki legal personality, hak dan kewajiban dalam tatanan hukum internasional.

1. Pengertian Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, serta memiliki kemampuan untuk menuntut dan dituntut dalam sistem hukum internasional. Dengan kata lain, subjek hukum adalah bearer of rights and duties di tingkat global.

2. Negara sebagai Subjek Utama Hukum Internasional

Negara tetap menjadi subjek utama dan klasik dalam hukum internasional. Hal ini ditopang oleh asas kedaulatan negara (sovereignty), prinsip non-intervensi, dan asas kesetaraan hukum antar negara (sovereign equality).

Syarat Berdirinya Negara menurut Konvensi Montevideo 1933:

1. Penduduk tetap

2. Wilayah yang jelas

3. Pemerintahan

4. Kemampuan menjalin hubungan internasional

Negara memiliki kapasitas penuh dalam hukum internasional: membuat perjanjian, mengajukan klaim ke Mahkamah Internasional, hingga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional.

3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan ASEAN memiliki kapasitas hukum tersendiri. Hal ini didasarkan pada doktrin functional personality, yaitu kepribadian hukum internasional yang lahir dari fungsi dan mandat organisasi tersebut.

Contoh hak dan kewajiban organisasi internasional:

• Menerima atau mengirim misi diplomatik

• Memiliki kekebalan hukum (immunities and privileges)

• Bertanggung jawab terhadap tindakan stafnya

Putusan Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional tahun 1949 mengenai kerusakan yang diderita PBB di Palestina mempertegas pengakuan terhadap subjek hukum organisasi internasional.

4. Individu sebagai Subjek Hukum Internasional

Historisnya, individu tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Namun, sejak abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia II dan pembentukan Mahkamah Nuremberg, individu mulai diakui sebagai entitas yang dapat dikenakan kewajiban maupun diberikan perlindungan dalam hukum internasional.

Contoh pengakuan individu sebagai subjek hukum:

• Pengadilan Pidana Internasional (ICC): menuntut individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

• Konvensi HAM Internasional: individu memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran HAM, seperti melalui European Court of Human Rights.

5. Subjek Lain dalam Dinamika Modern

a. Pejuang Kemerdekaan dan Gerakan Pemberontakan

Dalam situasi konflik internal yang berlarut, hukum humaniter internasional mengakui kelompok pemberontak sebagai pihak yang harus mematuhi prinsip hukum perang. Contohnya adalah pengakuan terhadap Non-State Armed Groups dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977.

b. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations/MNCs)

Meskipun tidak memiliki kapasitas penuh seperti negara atau organisasi internasional, MNCs telah menjadi aktor penting yang secara tidak langsung tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lingkungan hidup, dan HAM.

c. Bangsa yang Belum Merdeka (Non-Self-Governing Territories)

Wilayah-wilayah seperti Palestina dan Sahara Barat mendapatkan pengakuan tertentu dalam sistem hukum internasional sebagai subjek yang berhak atas penentuan nasib sendiri (right to self-determination).

Baca juga Materi Perjanjian Internasional

6. Kriteria Penentuan Subjek Hukum Internasional

Tidak semua entitas secara otomatis menjadi subjek hukum internasional. Kriteria yang umum digunakan oleh para ahli:

1. Kapasitas memiliki hak dan kewajiban internasional

2. Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional

3. Kemampuan untuk mempertahankan haknya di hadapan hukum internasional

7. Implikasi Praktis

Memahami siapa saja yang menjadi subjek hukum internasional penting bagi:

• Proses negosiasi dan perjanjian

• Penyelesaian sengketa internasional

• Perlindungan HAM dan penegakan hukum humaniter

• Kewajiban negara terhadap entitas non-negara

Kesimpulan

Pergeseran paradigma dalam hukum internasional menunjukkan bahwa subjek hukum internasional bukan lagi monopoli negara. Organisasi internasional, individu, bahkan kelompok non-negara memiliki kapasitas tertentu dalam konteks globalisasi dan hak asasi manusia. Pemahaman yang dinamis terhadap siapa saja yang menjadi subjek hukum internasional sangat penting, tidak hanya untuk akademisi, tetapi juga praktisi hukum dan diplomat.