KELAS HUKUM ONLINE Portal Pembelajaran Hukum Digital

Saturday, November 21, 2026

Sidang Ijazah Jokowi: Saksi KPU DKI Akui Tak Pernah Lihat Fisik Ijazah Asli, Kubu Roy Suryo Protes

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (18/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi pengganti dari Komisi Pemilihan Umum, yakni mantan pejabat KPU DKI Jakarta Binsar S.T. Siagian dan aparatur sipil negara KPU RI Andi Bagus Makkawaru, setelah saksi ahli digital forensik Rismon Sianipar yang semula dijadwalkan tidak hadir.

Pergantian saksi secara mendadak itu sempat menuai keberatan dari kubu Roy Suryo. Dalam keterangannya di ruang sidang, Binsar mengaku meyakini ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) asli, meskipun ia mengaku tidak pernah melihat fisik dokumen tersebut dan proses verifikasi di KPU DKI Jakarta saat itu hanya bersifat administratif.

Uraian Peristiwa

Sidang yang dipimpin hakim ketua Christina Endarwati ini awalnya beragendakan keterangan saksi ahli digital forensik Rismon Sianipar. Karena yang bersangkutan tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang, JPU menghadirkan dua saksi dari KPU sebagai gantinya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menegaskan pergantian itu hanya ditoleransi sekali dan tidak boleh terulang.

Dalam pemeriksaan, Binsar menjelaskan bahwa norma yang berlaku di KPU hanya mengharuskan verifikasi administrasi, yakni memastikan ada atau tidaknya dokumen persyaratan pencalonan. Verifikasi lanjutan ke instansi terkait, menurut Binsar, baru ditempuh apabila ditemukan keganjilan pada berkas yang diserahkan. Ia juga mengakui baru bertugas di KPU DKI Jakarta sejak 2017, sehingga tidak terlibat sama sekali dalam proses pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2012, saat ijazah tersebut pertama kali diserahkan sebagai syarat pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Fakta Utama

  • Sidang digelar di PN Jakarta Timur, Rabu, 18 November 2026, dipimpin hakim ketua Christina Endarwati.
  • Saksi ahli digital forensik Rismon Sianipar tidak hadir, sehingga JPU menghadirkan dua saksi pengganti dari KPU DKI Jakarta dan KPU RI.
  • Saksi Binsar S.T. Siagian mengaku meyakini ijazah Jokowi asli karena institusi KPU DKI Jakarta menyatakan demikian, bukan berdasarkan pemeriksaan langsung atas fisik dokumen.
  • Binsar mengaku baru bertugas di KPU DKI Jakarta sejak 2017, sehingga tidak terlibat dalam proses verifikasi berkas pencalonan Pilkada DKI Jakarta 2012.
  • Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, mempertanyakan dasar keyakinan saksi dan turut menyoroti tanda tangan dekan pada legalisir fotokopi ijazah.
  • Majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 25 November 2026, pukul 09.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi dari JPU.

Konteks Hukum

Roy Suryo didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingannya bahwa ijazah Jokowi palsu. Menurut keterangan yang disampaikan JPU dalam persidangan, dakwaan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1). Hingga sidang 18 November 2026 berlangsung, proses pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi dari pihak JPU masih berjalan dan perkara ini belum memperoleh putusan. Sesuai asas praduga tak bersalah, status hukum Roy Suryo tetap sebagai terdakwa yang berhak membela diri hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Status dan Perkembangan Perkara

Sidang 18 November 2026 merupakan kelanjutan dari rangkaian persidangan yang telah berjalan sejak dakwaan dibacakan, termasuk kesaksian Jokowi sendiri yang pada sidang sebelumnya menunjukkan ijazah aslinya di ruang sidang dan membantah tudingan ijazah palsu tersebut. Kubu Roy Suryo meminta agar JPU memprioritaskan pemanggilan saksi Rismon Sianipar pada sidang berikutnya. Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 25 November 2026, pukul 09.00 WIB, dengan agenda yang sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari JPU.

Catatan KHO

Kasus ini menjadi contoh bagaimana proses pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik kerap bersinggungan dengan pertanyaan teknis-administratif, misalnya sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu memverifikasi keaslian dokumen persyaratan calon. Keterangan saksi yang mendasarkan keyakinannya pada pernyataan institusi, tanpa pemeriksaan fisik langsung atas dokumen, memperlihatkan perbedaan antara verifikasi administratif dan verifikasi faktual dalam praktik kepemiluan.

Dalam hukum acara pidana, nilai pembuktian suatu keterangan saksi ditentukan oleh sejauh mana keterangan itu didasarkan pada pengetahuan langsung atas fakta yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi, bukan sekadar keyakinan yang diturunkan dari pernyataan pihak lain.

Penutup

Proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo masih akan berlanjut pada 25 November 2026. KHO akan terus memantau perkembangan persidangan ini dan menyajikan informasinya secara berimbang begitu ada perkembangan baru.

Sumber

Catatan Redaksi

Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan literasi hukum. Informasi di dalamnya tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum individual. Gunakan sumber resmi dan konsultasi ahli bila menghadapi persoalan hukum tertentu.

Bagikan tulisan ini: Facebook WhatsApp