Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi terkait syarat ijazah bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan atas Perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026 ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, dengan amar "tidak dapat diterima" karena permohonan dinilai tidak memenuhi syarat formil pengajuan pengujian undang-undang.
Permohonan ini diajukan oleh seorang warga negara bernama Farhan Hilmy, yang mempersoalkan ketentuan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut mengatur syarat administratif pendaftaran capres dan cawapres berupa bukti kelulusan pendidikan, yakni fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Duduk Perkara: Soal Frasa "Pendidikan Menengah"
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa, 20 Oktober 2026, Farhan menjelaskan bahwa norma yang dipersoalkannya hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri. Ia berpendapat bahwa dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional, seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu yang semestinya juga diakui.
Menurut pemohon, tidak diakuinya ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai instrumen pembuktian kelulusan pendidikan menengah merupakan bentuk formalisme berlebihan (undue formalism) yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan substantif sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Farhan juga menilai ketentuan tersebut berpotensi menggugurkan hak dipilih warga negara yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah, serta menghalangi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa "oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah" dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai turut mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi bagi bakal calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah.
Alasan Formil: Pemohon Tidak Hadir, Alat Bukti Tak Disahkan
Persoalan dalam perkara ini tidak sampai pada pokok permohonan. Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, mencatat bahwa pemohon tidak menghadiri sidang pendahuluan yang telah dijadwalkan pada Senin, 2 November 2026. Dalam sidang tersebut, pemohon juga diketahui telah mengajukan surat penarikan permohonan.
Ketidakhadiran pemohon pada sidang yang beragendakan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti berakibat fatal secara formil. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang membacakan pertimbangan dalam sidang pengucapan putusan, menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat mengesahkan alat bukti yang telah dilampirkan karena tidak dapat mengonfirmasikannya langsung kepada pemohon. Ketidakhadiran itu juga membuat Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi surat permohonan perbaikan yang telah disampaikan.
Karena alat bukti tidak disahkan, Mahkamah menilai permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah pun tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan penarikan yang telah diajukan pemohon, karena perkara sudah diputus tidak dapat diterima atas dasar syarat formil.
Makna Hukum "Tidak Dapat Diterima"
Dalam praktik beracara di MK, amar putusan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard) berbeda dengan amar "menolak". Amar "tidak dapat diterima" berarti Mahkamah tidak sampai memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan, karena ada syarat formil pengajuan perkara yang tidak terpenuhi. Dalam perkara ini, syarat formil yang dimaksud berkaitan dengan kehadiran pemohon dalam proses persidangan untuk mengesahkan alat bukti yang menjadi dasar pemeriksaan materi gugatan.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam sidang menyampaikan bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, karena permohonan tidak memenuhi syarat formil pengajuan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan tersebut.
Catatan KHO
Putusan ini menjadi pengingat penting bagi setiap pencari keadilan konstitusional bahwa proses beracara di Mahkamah Konstitusi memiliki tahapan formil yang wajib dipatuhi, termasuk kehadiran pemohon pada sidang pendahuluan untuk pengesahan alat bukti. Sebaik apa pun argumentasi substantif sebuah permohonan, jika syarat formil tidak terpenuhi, Mahkamah tidak akan sampai memeriksa pokok perkaranya.
Hak konstitusional untuk menguji sebuah undang-undang di Mahkamah Konstitusi selalu berjalan beriringan dengan kewajiban prosedural pemohon. Ketekunan mengikuti setiap tahapan persidangan sama pentingnya dengan kekuatan argumen hukum yang diajukan.
Penutup
Dengan putusan ini, status hukum Pasal 227 huruf l UU Pemilu terkait syarat legalisasi bukti kelulusan pendidikan capres dan cawapres tetap berlaku sebagaimana adanya, karena MK tidak sampai menguji konstitusionalitas norma tersebut secara substantif. Pertanyaan mengenai pengakuan jalur pendidikan internasional atau program akselerasi sebagai alat bukti kelulusan pendidikan menengah bagi capres dan cawapres pun belum mendapat jawaban konstitusional, dan berpotensi diajukan kembali oleh pemohon lain di kemudian hari dengan pemenuhan syarat formil yang lebih lengkap.
Sumber:
- iNews.id, "MK Putuskan Gugatan Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres Tidak Dapat Diterima", dimuat ulang di RCTI+, Jumat, 13 November 2026.
- Okezone, "MK Tak Terima Gugatan Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres", Jumat, 13 November 2026.
Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan literasi hukum. Informasi di dalamnya tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum individual. Gunakan sumber resmi dan konsultasi ahli bila menghadapi persoalan hukum tertentu.