Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Fondasi Lahirnya Sebuah Regulasi

Setiap peraturan perundang-undangan yang baik tidak lahir dari proses yang asal-asalan. Di baliknya ada fondasi pemikiran yang disebut landasan pembentukan, serta kaidah-kaidah panduan yang disebut asas pembentukan. Kedua hal ini menjadi penentu apakah sebuah peraturan benar-benar dibutuhkan masyarakat, dapat diterima secara sosial, dan sah secara hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara eksplisit, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Memahami kedua konsep ini penting bagi siapa saja yang ingin menilai kualitas sebuah regulasi, bukan hanya dari isi normanya, tetapi juga dari proses pembentukannya.

Pengertian Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dasar pemikiran atau alasan yang melatarbelakangi lahirnya suatu peraturan. Landasan ini menjawab pertanyaan mengapa suatu peraturan perlu dibuat, untuk siapa, dan atas dasar kewenangan apa. Sementara itu, asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kaidah atau pedoman yang harus dipegang oleh pembentuk peraturan dalam setiap tahap penyusunan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan.

Perbedaan mendasarnya terletak pada fungsinya. Landasan berfungsi sebagai justifikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis atas kehadiran sebuah peraturan, sedangkan asas berfungsi sebagai standar teknis dan substansial agar peraturan tersebut berkualitas, jelas, dan dapat dilaksanakan.

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Secara teoretis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas tiga unsur yang saling melengkapi.

• Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dianut, termasuk nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
• Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga peraturan benar-benar merespons kenyataan dan kebutuhan hukum yang hidup di tengah masyarakat.
• Landasan yuridis merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan, baik dari sisi kewenangan lembaga pembentuk maupun untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum.

Ketiga landasan ini biasanya dituangkan secara eksplisit dalam bagian konsiderans "menimbang" pada setiap peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan hukum atas lahirnya peraturan tersebut.

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas merumuskan sejumlah asas yang harus dipegang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut.

• Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, bukan sekadar formalitas administratif.
• Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu peraturan hanya dapat dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk itu.
• Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya materi yang diatur harus sesuai dengan jenis dan tingkatan peraturan yang bersangkutan.
• Dapat dilaksanakan, yaitu peraturan harus memperhitungkan efektivitas penerapannya di masyarakat, baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
• Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya peraturan yang dibuat harus benar-benar bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
• Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan multitafsir.
• Keterbukaan, artinya proses pembentukan peraturan harus memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Ketujuh asas ini bukan sekadar anjuran, melainkan parameter yang digunakan untuk menilai apakah sebuah peraturan dibentuk secara prosedural dan substansial sesuai dengan prinsip pembentukan hukum yang baik.

Fungsi Landasan dan Asas dalam Proses Legislasi

Landasan dan asas pembentukan memiliki fungsi strategis dalam seluruh siklus legislasi. Pada tahap perencanaan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi dasar penyusunan naskah akademik yang menjustifikasi urgensi sebuah peraturan. Pada tahap penyusunan dan pembahasan, asas-asas pembentukan menjadi acuan teknis agar rumusan norma tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Pada tahap pengujian, baik melalui mekanisme pengujian formil di Mahkamah Konstitusi maupun evaluasi internal pemerintah, landasan dan asas ini kembali menjadi rujukan untuk menilai apakah proses pembentukan sebuah peraturan telah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Problematika Penerapan dalam Praktik

Dalam praktik ketatanegaraan, tidak sedikit peraturan yang dibentuk tanpa benar-benar memperhatikan landasan dan asas pembentukannya secara utuh. Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan, naskah akademik yang disusun hanya sebagai formalitas tanpa kajian yang mendalam, serta rumusan norma yang tumpang tindih antar peraturan akibat lemahnya koordinasi antarlembaga pembentuk.

Persoalan semacam ini pada akhirnya dapat menjadi alasan pengujian peraturan di hadapan lembaga yudisial, karena cacat pada landasan atau pelanggaran asas pembentukan dapat berimplikasi pada keabsahan peraturan itu sendiri, baik secara formil maupun materiil.

Catatan KHO

Memahami landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekadar pengetahuan teoretis bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bekal penting untuk membaca secara kritis kualitas sebuah regulasi. Sebuah peraturan yang sah secara prosedural belum tentu baik secara substansi, begitu pula sebaliknya.

Kualitas sebuah peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari keabsahan prosedur pembentukannya, tetapi juga dari sejauh mana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya benar-benar dipertimbangkan secara jujur dan mendalam.

Baca Juga

Penutup

Landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dua pilar yang menentukan sah dan baiknya sebuah produk hukum. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis memberikan justifikasi atas kehadiran suatu peraturan, sementara asas-asas pembentukan memastikan proses penyusunannya berjalan secara tertib, jelas, dan terbuka. Pemahaman yang utuh atas kedua konsep ini menjadi modal penting bagi siapa pun yang ingin mendalami ilmu perundang-undangan secara sistematis.

Sumber