Buntut Penyadapan Presiden, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Sanksi ini dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Markas Besar (Mabes) Polri, Selasa (10/11/2026), terkait perannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.

Ahrie Sonta, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Atas putusan pemecatan ini, Ahrie telah mengajukan upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Kronologi Sidang Etik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa sidang etik terhadap Ahrie Sonta berlangsung maraton selama sekitar 11 jam, dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 20.10 WIB pada hari yang sama. Majelis Komisi Kode Etik Profesi menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait penyalahgunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Majelis turut menilai perbuatan yang bersangkutan sebagai perbuatan tercela.

Fakta Utama

• Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang KKEP Polri pada Selasa, 10 November 2026.
• Sidang etik berlangsung sekitar 11 jam di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
• Ahrie dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait penyalahgunaan akses perangkat penyadapan milik Polri.
• Ahrie mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut; perkara kini berlanjut ke tahap pemeriksaan Komisi Banding.
• Selain Ahrie, Bareskrim Polri juga menetapkan Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
• Polri memastikan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga akan menjalani sidang etik serupa, dengan susunan majelis yang ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Konteks Hukum

Proses etik yang dijalani Ahrie Sonta berjalan terpisah dari proses pidana atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access) yang disangkakan kepada para tersangka. Dalam sistem Polri, pelanggaran kode etik profesi diperiksa oleh KKEP berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, terlepas dari proses pidana yang berjalan di Bareskrim Polri. Sanksi PTDH merupakan sanksi administratif tertinggi bagi seorang anggota Polri, namun tidak menggugurkan proses pidana yang sedang berjalan terhadap yang bersangkutan.

Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa proses etik terhadap para terduga pelanggar akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa perlakuan istimewa. Ia mencontohkan bahwa susunan majelis sidang disesuaikan dengan pangkat terduga pelanggar, sebagaimana diterapkan dalam sidang etik Ahrie Sonta yang berpangkat bintang dua.

Status dan Perkembangan Perkara

Hingga berita ini disusun, putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta belum berkekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan telah mengajukan banding. Polri menyatakan permohonan banding tersebut akan diteruskan kepada Komisi Banding untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, proses hukum pidana terhadap seluruh tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ini dilaporkan masih berjalan di Bareskrim Polri, dan sidang etik terhadap tersangka lain, termasuk Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan menyusul.

Sesuai asas praduga tak bersalah, status para tersangka dalam perkara pidana penyadapan ini belum menunjukkan kesalahan hukum tetap hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun.

Catatan KHO

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pertanggungjawaban hukum seorang aparat penegak hukum tidak berhenti pada satu jalur saja.

Proses etik dan proses pidana berjalan pada rel yang berbeda namun saling melengkapi. Sanksi PTDH menegaskan adanya pelanggaran terhadap standar moral dan profesionalisme institusi, sementara proses pidana akan menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana penyadapan itu sendiri. Keduanya penting untuk memastikan akuntabilitas, terlepas dari jabatan atau pangkat yang disandang seseorang.

Penutup

Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal ini masih akan terus dipantau, khususnya terkait hasil banding Ahrie Sonta serta rangkaian sidang etik bagi tersangka lainnya. KHO akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dan menyajikannya secara berimbang berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber