KPK Geledah Kantor PUPR dan PBJ Muara Enim, Sita Bukti Elektronik Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan pada Kamis, 10 September 2026, sebagai bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif, Edison. Penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut dan menyatakan penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik (BBE) serta dokumen yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Uraian Peristiwa

Menurut keterangan Budi Prasetyo kepada wartawan, penggeledahan di kantor Dinas PUPR dan kantor PBJ Kabupaten Muara Enim tersebut masih merupakan rangkaian dari proses penyidikan yang tengah berjalan atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Edison. "Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik," ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa barang bukti elektronik yang disita saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Penyidik akan mengekstrak dan menganalisis informasi yang terkandung di dalamnya untuk membantu mengungkap keseluruhan perkara. Selain barang bukti elektronik, penyidik juga menyita dokumen yang diduga terkait dengan pengerjaan proyek di Kabupaten Muara Enim.

Fakta Utama

• Penggeledahan dilakukan pada 10 September 2026 di kantor Dinas PUPR dan kantor PBJ Kabupaten Muara Enim.
• Barang bukti yang disita berupa perangkat elektronik dan dokumen proyek.
• Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
• Pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini meliputi Edison (Bupati Muara Enim nonaktif), Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim), Adi Triyadi (keponakan Edison), dan Cory Erin Hardi (marketing PT Millenium Solusi Abadi).
• KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar yang diduga merupakan bagian dari aliran dana terkait kasus ini.
• Edison diduga menerima uang sebesar Rp500 juta dari Cory Erin Hardi yang diduga disalurkan melalui Abi Nurwardani.

Konteks Hukum

Perkara ini ditangani KPK berdasarkan kewenangannya dalam penindakan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, dalam hal ini kepala daerah. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti guna menerangkan tindak pidana yang disangkakan serta menemukan tersangka lain yang mungkin terlibat.

Perlu ditegaskan bahwa hingga berita ini disusun, proses hukum terhadap para pihak yang telah berstatus tersangka masih berjalan. Sesuai asas praduga tak bersalah, status tersangka bukan merupakan vonis bersalah, dan penetapan bersalah atau tidaknya seseorang hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Status dan Perkembangan Perkara

Berdasarkan keterangan KPK, Edison sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan operasi tangkap tangan. Penyidik saat ini terus mendalami aliran dana dan peran masing-masing pihak yang telah berstatus tersangka, termasuk dugaan keterlambatan atau kejanggalan dalam proses pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. KPK menyatakan proses analisis terhadap barang bukti elektronik hasil penggeledahan masih berlangsung, sehingga perkembangan lebih lanjut atas perkara ini akan disampaikan sesuai hasil penyidikan.

Catatan KHO

Kasus ini menjadi pengingat penting mengenai risiko konflik kepentingan dan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada proyek-proyek yang melibatkan pihak swasta sebagai rekanan.

Kelas Hukum Online mengingatkan bahwa setiap pihak yang disebut sebagai tersangka dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan sumber berita yang tercantum dan akan terus dipantau perkembangannya.

Penyidikan atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan sejumlah pihak lain masih terus berjalan. Kelas Hukum Online akan mengikuti perkembangan proses hukum kasus ini dan menyajikannya secara faktual serta berimbang kepada pembaca.